REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Badan Pemeriksa Keuangan mengklaim sebagian besar atau 65 persen dari 311 kasus korupsi kepala daerah terungkap dari laporan badan itu.
"Dari 311 kasus korupsi kepala daerah hingga dewasa ini, sebanyak 302 merupakan hasil laporan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan selebihnya hasil operasi tangkap tangan termasuk oleh KPK," kata Anggota BKP Pusat, Ali Masykur Musa di Medan, Kamis.
Anggota BKP Pusat itu berada di Medan memenuhi undangan salah satu universitas swasta di Medan sebagai pembicara.
BPK, kata dia, memang terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam pemeriksanaan keuangan untuk semakin menciptakan pemerintahan yang bersih.
Menurut Ali yang juga calon presiden (capres) konvensi Partai Demokrat, hasil temuan BPK, sebagian besar atau 60an persen kasus korupsi dilakukan dengan melakukan "mark up" belanja barang dan bantuan sosial fiktif.
Kasus-kasus korupis itu marak terjadi saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pada tahun 2012, kata dia, besaran atau potensi kerugian negara mencapai Rp36,7 triliun dari total ABPN Rp1,760 triliun.
Ia menegaskan, korupsi yang masih terus berlangsung itu dipicu beberapa faktor seperti tuntutan otonomi daerah dimana untuk menjadi kepala daerah memiliki biaya tinggi.
Sebaliknya, kepala daerah yang terpilih belum mampu mengelola keuangan daerah sehingga hanya mengharap dana masukan dari PAD, DAK, DAUD dan dana perimbangan.
"Pengandalan pendapatan dari sumber-sumber yang itu-itu saja dan ditambah ketidakmampuan menggunakan dana yang tepat menimbulkan korupsi,"katanya.
Korupsi terkesan semakin membudaya karena moralitas bangsa yang semakin longgar dimana kepala daerah sejak awal maju sudah berniat untuk memerintah atau berkuasa, bukan untuk memimpin rakyatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
