Kamis 09 Jan 2014 15:03 WIB

DPR: Usut Bupati Inhu yang Menampar Buruh

Pemukulan
Foto: pt-bandung.go.id
Pemukulan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menyayangkan sikap Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, Yopi Arianto yang menampar seorang buruh perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma. Aksi penamparan Bupati di depan publik ini dinilai sebagai sikap arogan dan tak pantas dilakukan seorang pejabat publik.

"Sebagai seorang Bupati seharusnya itu tidak perlu dilakukan. Bupati kan pejabat publik, (penamparan) tak perlu itu," kata Anggota Komisi II DPR, Taufik Hidayat di Jakarta, Rabu (8/1).

Karena tindakan itu merupakan tindakan pidana, maka Taufik meminta pihak kepolisian memproses kasus tersebut. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum, sehingga aparat penegak hukum harus menegakkan hukum.

"Tentu saja polisi harus memprosesnya. Indonesia kan negara hukum. Semua warga negara kedudukannya sama di depan hukum," katanya.

Menurut Taufik, jika ada persoalan di kalangan buruh tersebut, seharusnya bisa diselesaikan secara dialog dan kalau perlu dilakukan secara kekeluargaan. "Bupati kan pemimpin, harusnya bisa mengayomi seluruh warga yang dipimpinnya," katanya.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Gandjar Laksono Bondan mengatakan semua perbuatan pemukulan ataupun penganiayaan yang dilakukan seseorang merupakan pelanggaran hukum. Kalau melanggar hukum, aparat penegak hukum harus segera memprosesnya.

"Namun harus dilihat dulu latar belakang pemukulan itu. Bisa juga pemukulan itu dilakukan dalam rangka membela diri kan. Tapi kalau tidak dalam rangka membela diri ya itu namanya pelanggaran hukum," kata Gandjar.

Kasus penamparan itu terjadi pada 2011, saat ribuan warga berunjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Rabu (8/1) kemarin. Mereka mendesak pemerintah daerah menindak tegas perusahaan kelapa sawit Duta Palma Grup, yang dituding membohongi warga yang tak merealisasikan janji pembangunan kebun plasma.

"Kami meminta pemerintah dan DPRD Inhu tegas karena warga sudah lelah terus dibohongi perusahaan kelapa sawit Duta Palma Grup," kata seorang pengunjuk rasa, Marwan.

Masalah Grup Duta Palma membuat Bupati Inhu Yopi Arianto naik pitam yang langsung menampar asisten kebun Palma I Wira Taufik dalam perundingan beberapa waktu lalu. Insiden penamparan itu akhirnya dilaporkan korban ke polisi. "Kami mendukung Bupati karena perusahaan yang bandel memang harus ditempeleng," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement