REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan rapat terbatas untuk mengevalusi impelementasi BPJS Kesehatan yang sudah berjalan sekitar satu pekan. Hal utama yang menjadi sorotan adalah protes dari para dokter dan tenaga medis mengenai insentif bagi mereka.

Ia mengatakan pada saat melihat langsung implementasi BPJS Kesehatan di Surabaya, yang terlihat tak lain membludaknya pasien dan pelayanan kesehatan. Efek lainnya, hal tersebut membuat para dokter dan tenaga medis harus bekerja ekstra keras. Sedangkan insentif yang diberikan kepada mereka tidak berubah.

“Sebetulnya saya banyak sekali mendapatkan masukan, komentar ataupun keluhan dan aspirasi dari kalangan dokter dan tenaga medis baik langsung kepada saya maupun ibu negara,” katanya, Rabu (8/1).

Dalam rapat evaluasi pertama BPJS Kesehatan itu, Presiden mengundang pimpinan BPJS Kesehatan, pimpinan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan para menteri KIB II.

Mereka diminta pandangan sekaligus mewakili aspirasi para dokter dan tenaga medis. Termasuk, memaparkan persoalan yang terjadi di lapangan selama satu pekan pemberlakuan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan di periode awal, evalusi sangatlah diperlukan.

Apalagi BPJS Kesehatan merupakan system dan program baru dengan tenaga yang juga baru. Menurutnya, sangatlah wajar ketika kebaruan tersebut masih ada kekurangan dan kelemahannya.

Termasuk menyangkut pemberian insentif kepada para dokter dan para tenaga medis yang intensitas pekerjaannya meningkat seiring diberlakukannya BPJS Kesehatan.

“Kita ingin program ini berjalan dengan baik untuk rakyat tetapi juga memperhatikan kelayakan bagi para dokter dan tenaga medis. Kita cari solusi dengan tetap melihat batas kemampuan anggaran pemerintah saat ini,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika