REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ormas yang didirikan Anas Urbaningrum, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menuding penjeratan Anas merupakan permainan politik. Bahkan PPI menuding Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mendatangi Cikeas yang diduga terkait pemanggilan Anas.
"Info yang kita terima dan sahih, kemarin (7/1) mas Bambang Widjajanto juga datang ke Cikeas jam 2 siang didampingi Wamenkum HAM, Denny Indrayana. Saya nggak tahu apa terkait dengan pemanggilan Anas atau tidak," kata juru bicara PPI, Ma'mun Murod yang ditemui di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/1).
Ia mempertanyakan kedatangan salah satu pimpinan KPK ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apakah terkait dengan penanganan kasus Anas.
Saat ditanya apakah ia memiliki bukti adanya kedatangan tokoh yang kerap disapa BW ini ke Cikeas, ia meminta agar hal itu langsung dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.
"Coba nanti diklarifikasi ke mas Bambang, dugaan mungkin ada permainan di balik ini di kasus Anas," katanya menjelaskan.
Ia juga mengkritisi saksi-saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan kasus Anas yang dianggap malah tidak mengetahui soal kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat pada 2010 lalu. Bahkan petugas keamanan kediaman Anas, Kusmayadi, diperiksa sebagai saksi.
Sementara itu, Edhie 'Ibas' Baskoro Yudhoyono yang menjadi ketua Steering Committee (SC) kongres itu tidak pernah disentuh sama sekali oleh tim penyidik KPK.
"Sedangkan yang jelas-jelas orang yang tahu persis tentang kongres Demokrat sebut saja ketua SC, mas Ibas sendiri, sampai saat ini belum disentuh KPK," sindirnya.
Selain itu, ia juga mengkritisi pemeriksaan terhadap anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi Pengawas, Suaedy Marasabessy pada Senin (6/1) lalu. Sebab saat kongres, Suaedy masih menjadi pengurus Partai Hanura.
"Sehingga jadi tidak ada kaitannya dengan kongres Partai Demokrat. Saya yakin orang seperti Suaedy, termasuk TB Silalahi tidak tahu soal kongres tapi dipaksakan jadi saksi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika