REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua APTISI Pusat, M Budi Djatmiko menegaskan, presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono harus sosok yang mampu melepaskan status PTS sebagai "anak tiri" pemerintah. Dalam rangka memperjuangkan aspirasi tersebut, APTISI telah menghimpun sejumlah tokoh nasional yang dinilai memenuhi syarat memimpin Indonesia lima tahun mendatang.
"Di jajaran kepala daerah, APTISI mencatat dua gubernur yang layak. Yakni, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek. Keduanya telah membuktikan visi dan kerja nyatanya untuk pendidikan, termasuk untuk PTS khususnya," ungkap Budi kepada wartawan usai menemui Gubernur Jawa Barat, Ahamd Heryawan, Selasa (7/1).
Mengenai aspirasi dimaksud, APTISI akan menemui DPR RI pada 20 Januari mendatang. Diperkirakan 3.000 lebih pimpinan PTS akan hadir di Senayan. Pada hari itu, jajaran rektorat diliburkan, agar total mememui wakil rakyat.
Terhadap salah satu materi paparan APTISI itu, Gubernur Heryawan menyatakan, dalam upaya mewujudkan pendidikan anak-anak Jawa Barat berpendidikan minimal SLTA, pihaknya sejak beberapa tahun lalu telah mendesak pemerintah pusat agar perhatian dan bantuannya justru lebih besar kepala sekolah swasta.
"Saya mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden dan Menteri Pendidikan, kurang maksimal membina dan membantu sekolah swasta sama dengan mengabaikan nasib 60 persen anak-anak kita. Kan tak lebih 40 persen siswa di SLTA negeri, sisanya di swasta," ungkap Aher, panggilan Ahmad Heryawan.
Khusus Pemprov Jabar, dalam beberapa bidang, pembinaan dan bantuan justru lebih banyak difokuskan kepada sekolah swasta. Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) misalnya, sebagian besar diarahkan ke sekolah swasta. Soal penilaian kelayakan dirinya menjadi Presiden 2014-2019, Aher cuma berkomentar singkat. "Soal pencapresan, ini urusan garis tangan. Saya dahulu tidak berambisi menjadi gubernur dan hasil survei juga tidak mendukung, namun ternyata dipercaya rakyat. Tapi, memang tetap harus ada ikhtiar," tutur Heryawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika