REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kajian Strategis Pertambangan dan Energi Indonesia (Indonesia Mineral and Energy Studies/IMES) akan mengelar forum dialog pelarangan ekspor mineral antara pemerintah, DPR, asosiasi pertambangan, serikat pekerja dan instansi terkait.
Direktur Eksekutif IMES, Erwin Usman mengatakan, digelarnya acara tersebut terkait dengan rencana pemerintah mengeluarkan PP mengenai hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral mentah keluar negeri sebelum 12 Januari 2014. Ia berharap, PP tersebut tidak keluar dari roh konstitusi pasal 33 UUD 1945.
"Perdebatan soal ini, rujukannya tak boleh keluar dari roh konstitusi, pasal 33 UUD 1945. Yang pada intinya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dikelola sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat," kata Erwin (5/01).
Karenanya, tambah Erwin, forum dialog lintas pemangku kepentingan ini dianggap penting. Sehingga pemerintah dan DPR mendapatkan masukan stratregis untuk penyusunan PP atau perppu tentang pengaturan hilirisasi dan pelarangan ekspor bahan mineral mentah.
"Dari fForum dialog ini, pemerintah dan DPR akan mendapatkan bahan masukan strategis terkait penyusunan peta jalan (roadmap) hilirisasi dan pelarangan ekspor bahan mineral mentah," paparnya.
Acara tersebut rencananya akan digelar Senin (6/01) di Hotel Grand Sahid Jaya. Ada sekitar 800 perusahaan tambang nasional yang akan ikut serta. Mereka tergabung dalam APEMINDO, IMA, Asosiasi Nikel Indonesia (ANI), Perhapi, dan Apindo.
Selain itu, juga dihadiri menteri dalam negeri, BUMN, lingkungan hidup, komnas HAM, ombusman, Gubernur Kalimantan Barat, sejumlah bupati dan kadin Indonesia.
"Selain dari pemerintah, asosiasi tambang dan serikat pekerja tambang, juga akan hadir anggota DPR dari Komisi III, VII dan IX DPR serta Yusril Ihza Mahendra," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
