REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat pada 6-9 Januari 2014 secara bergantian memaparkan program kerja kepada publik melalui pidato politik dan diskusi bersama media massa. Juru Bicara Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Rully Charis di Jakarta, Ahad (5/1), menyebutkan acara itu berlangsung di Sekretariat Komite di Jalan Patiunus 75 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Untuk kegiatan pada Senin (6/1) besok tampil bergantian tiga peserta yakni anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang juga Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Pada Selasa (7/1) akan tampil dua peserta lainnya yakni anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ali Masykur Musa dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Pada Rabu (8/1) akan tampil tiga peserta berikutnya yakni mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang.
Sedangkan pada Kamis (8/1) akan tampil tiga peserta terakahir yakni Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Duta Besar RI untuk AS yang telah mengundurkan diri Dino Patti Djalal, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie.
Menurut Rully, kesebelas peserta tersebut telah menyatakan siap untuk berbicara pada proses seleksi dalam konvensi tersebut.
Ia menambahkan bahwa dalam acara tersebut masing-masing peserta konvensi memaparkan program dan visi misi yang kemudian diuji oleh panelis dan wartawan serta unsur masyarakat dan kampus yang diundang.
Pemaparan visi dan misi ini akan menjadi tahap pemanasan sebelum para peserta akan mulai berkeliling Indonesia untuk debat kandidat, katanya. Debat kandidat berlangsung mulai 21 Januari di 10 kota yakni Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Ambon, dan Jayapura. Rully menyatakan bahwa proses konvensi berlangsung hingga April mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika