REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Sebesar 50 persen atau Rp 250 miliar dari Rp500 miliar lebih APBD Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara tahun 2014 habis untuk alokasi biaya operasional pemerintahan termasuk membayar gaji pegawai. "Gaji pegawai menyedot dana APBD paling besar dari biaya operasional dan belanja barang," kata Bupati Wakatobi, Hugua di Kendari, Sabtu (4/1).
Sedangkan Rp 250 miliar lebih dari sisa APBD tersebut kata dia, dialokasi membiayai sejumlah pembangunan instrastruktur dasar seperti pengadaan fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Selain itu lanjutnya juga diporsikan untuk membiayai sektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian, pembangunan jalan, kepariwisataan dan kebudayaan, dan sebagainya."Pembangunan insfrastruktur mendapatkan porsi anggaran lebih rendah dengan sektor lainnya seperti kepariwisataan dan kebudyaan, karena di Wakatobi, kita tidak menitik beratkan pembangunan pada fisik seperti gedung, jalan dan jembatan melainkan membangun peradaban masyarakat," katanya.
Ia lalu menjelaskan pembangunan peradaban masyarakat yang dimaksud, yakni membina dan mengarahkan masyarakat agar selalu membudayakan perilaku menjaga keseimbangan alam karena mengganggu alam akan membawa malapetakan bagi manusia itu sendiri. "Masyarakat Wakatobi saat ini sudah mulai menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan dan ekosistem yang ada di dalamnya," katanya.
Perilaku menjaga keseimbangan alam yang sudah membudaya di tengah masyarakat Wakatobi tersebut kata dia, mendorong pihak Universitas Haluoleo Kendari dan beberapa universitas di Indonesia menjadikan Wakatobi sebagai lokasi Kuliah Kerja Nyata bagi para mahasiswanya."Minggu besok, ada 1.200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, akan KKN di 100 desa di Wakatobi," katanya.