REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menyatakan menolak rencana kenaikan harga gaselpiji 12 kilogram oleh Pertamina. Apalagi, langkah itu dianggap sebagai tindakan korporat PT Pertamina.  

"Ini kebijakan korporat (Pertamina) dan kami yakin rencana kenaikan harga elpiji ini tidak dilaporkan kepada presiden" ujar Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sabtu (4/1).

Penolakan ini, katanya, karena hanya akan menambah beban rakyat. "Apalagi kenaikan harga lebih dari 60 persen, akan menimbulkan inflasi atau kenaikan harga yang akhirnya akan membebani rakyat kita," tambahnya.

Ia mengaku khawatir jika harga elpiji 12 kilogram akan memberikan dampak lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Ini mengacu pengalaman kenaikan BBM tahun lalu yang mendorong inflasi dan naiknya harga kebutuhan pokok. 

Meski pun saat itu pemerintah bisa menstabilkan lonjakan harga dengan segera. "Kondisi seperti ini jangan sampai terulang lagi dan jangan ada kebijakan apa pun yang justru bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," tambah Ibas.

Demokrat pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan agar kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina ditinjau kembali. "Harus diadakan perubahan seperlunya, dan kuncinya adalah ekonomi stabil, stabilitas harga harus terus terjaga dan  tidak membebani rakyat," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika