REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mencabut otonomi sebuah daerah apabila terjadi penyelewengan kewenangan di daerah yang bersangkutan.
"Kalau ada penyelewengan pemerintah pusat seharusnya bisa mencabut wewenang otonomi daerah yang bersangkutan," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sidharto Danusubroto.
Demikian disampaikan dia dalam Pengajian Bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertajuk 'Visi Indonesia Masa Depan', di Jakarta, Jumat (3/1).
Hal tersebut didasari pernyataan saat ini dalam praktik penerapan otonomi daerah justru memunculkan para kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, bertingkah laku mirip raja-raja kecil.
"Banyak bupati dan wali kota yang kelakuannya mirip raja-raja kecil. Mereka mengeruk sumber daya alam semaunya seperti milik sendiri," katanya.
"Ada juga yang memberikan kuasa pertambangan layaknya warisan turun temurun keluarga," katanya menambahkan.
Menurut Sidharto, hal-hal tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak hal yang perlu ditata ulang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
"Kita bukan seperti Amerika Serikat yang federal dan wewenang negara bagian bisa melampaui negara federal," ujarnya.
Bagi Sidharto perilaku para bupati dan wali kota yang bertingkah layaknya raja-raja kecil itu juga mencerminkan betapa dangkalnya pemahaman mereka tentang Indonesia.
"Bahwa di pemahaman mereka, Indonesia itu bukan terbagi (kewenangannya) tetapi dibagi kekayaannya," kata mantan Ajudan Presiden Sukarno itu.
Sidharto merupakan salah satu tokoh yang menjadi narasumber dalam pengajian bulanan PP Muhammadiyah. Selain Sidharto Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah juga menghadirkan sejumlah pembicara lain yaitu Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Presiden PKS Anis Matta, Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad Wibowo dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutarjo.
Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, ada keruntuhan kedaulatan bangsa di tengah arus globalisasi yang dihadapi Indonesia dalam kata sambutannya.
"Kami menilai ada masalah terkait dengan runtuhnya kedaulatan terutama di tengah globalisasi kita tidak bisa mempertahankannya (kedaulatan)," kata Din.
Dia menilai, dinamika yang terjadi dalam globalisasi seharusnya mampu mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
