REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, menjelaskan bahwa dari sekitar 560 daerah di Tanah Air, baru 107 daerah yang sudah siap menjalankan JKN. Diharapkan pada 2019 semua daerah sudah menerapkan kartu tunggal JKN.

"Kita berharap semua daerah bisa segera menerapkan kartu JKN," katanya, Jumat (3/1). Hal itu dikemukakan Agung saat meninjau pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Denpasar, Bali.

Menurut dia, penggunaan JKN memiliki keuntungan salah satunya bisa dilayani di semua daerah di Tanah Air. Sedangkan kartu jaminan kesehatan milik daerah hanya di daerah itu saja.

Dia mengungkapkan bahwa dari sekitar 96,4 juta warga miskin atau sekitar 40 persen dari total penduduk di Indonesia, baru sekitar 86 juta orang yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Sedangkan sisanya yang belum mendapatkan tanggungan sekitar 10 juta warga miskin, ia mengharapkan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui jaminan kesehatan daerah setempat.

"Ada sekitar Rp 40 triliun dana jaminan kesehatan daerah di seluruh Indonesia untuk 40 juta orang. Saya kira itu bisa menutupi yang belum mendapat tanggungan," ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya, mengatakan bahwa di Bali terdapat sekitar 2,7 juta warga yang belum tertanggung JKN. Namun jelasnya, mereka sudah ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Jaminan kesehatan daerah itu, pada 2014 biayanya dianggarkan sebesar Rp 330 miliar bersumber pada APBD Provinsi Bali dan APBD sembilan kabupaten/kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika