Senin 30 Dec 2013 07:55 WIB

'Setiap WNI Berhak Tahu Anggaran Negara'

Penyerapan Anggaran (ilustrasi)
Penyerapan Anggaran (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, WAYKANAN -- Setiap warga negara dinilai berhak untuk mengetahui pengelolaan dana pemerintah dalam APBN maupun APBD.

"Pengelolaan APBN dan APBD yang terbuka informasinya adalah hak rakyat, karena itu uang rakyat," kata  anggota Komisi IX DPR Chusnunia, di Waykanan, sekitar 220 kilometer sebelah utara Kota Bandarlampung, Senin (30/12).

Lulusan Magister Ilmu Politik Universitas Nasional dan Magister Kenotariatan Universitas Indonesia itu menegaskan, dalam APBN, sebanyak 75 persen pendapatannya berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat.

Kalau pun tidak ada pajak, ujar politikus perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa kelahiran Karanganom, Lampung Timur itu, sumber dana untuk pembangunan adalah dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang sepenuhnya harus dimanfaatkan dan dirasakan oleh warga negara ini, untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu, kata Chusnunia, merupakan hal sewajarnya saat masyarakat melalui LSM, ormas atau organisasi kepemudaan meminta adanya kebijakan yang transparan dalam pengelolaan anggaran oleh pemerintah bersama legislatif.

"Sudah berpuluh tahun sejak Indonesia merdeka, anggaran memang dikelola oleh orang-orang pemerintahan. Namun jalan menuju transparansi sudah dibuka dengan adanya sejumlah institusi seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi,"ujarnya. Hanya, ujarnya, implementasinya mungkin belum semuanya sampai ke bawah.

Chusnunia yang juga Pengurus Pimpinan Pusat Fatayat NU periode 2010-2015 itu menyatakan mendukung lomba menulis opini "Menuju Masyarakat Melek Anggaran" bagi pelajar SMA sederajat se-Provinsi Lampung yang diselenggarakan PC GP Ansor Kabupaten Waykanan bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

"Kendati saya di Komisi IX yang tidak terkait langsung dengan hal tersebut, saya mendukung dan akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat di Komisi I. Intinya adalah hak warga negara untuk mengetahui secara transparan pengelolaan anggaran oleh pemerintah," kata dia, seraya menanggapi dan mendukung lomba yang secara lengkap informasinya dapat dilihat pada Ansor-KI Gelar Lomba Menulis "Melek Anggaran" 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement