REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelantikan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih menuai polemik di masyarakat. Sebab, tersangka suap ketua MK ini justru resmi dilantik sebagai pejabat pemerintah.
Menanggapi hal ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha menegaskan agar kemendagri tetap berjalan sesuai koridor UU Pemda. Artinya, Hambit Bintih tetap sah dan berhak untuk dilantik.
"Presiden berpesan kepada mendagri untuk menjalankan amanah pemerintah berdasarkan undang-undang. Rujukannya yakni UU 32/2004 tentang Pemda," katanya, Jumat (27/12).
Hanya saja, diskursus yang berkembang di masyarakat harus pula menjadi perhatian. Perlu pula pertimbangan hal lain seperti moral etika atau pandangan dari masyarakat. Karena itu, diperlukan terobosan agar masalah tersebut bisa diselesaikan.
"Pemerintah dalam hal ini mendagri, sedang mencari jalan terbaik yang bisa dilakukan karena semata tujuan pemerintah agar pemerintahan di kabupaten Gunung Mas bisa berjalan dan tidak terganggu. Itu yang dipesankan presiden kepada mendagri agar mencari solusi sebagaimana yang menjadi kewenangan pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
