REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta meminta kepada pemerintah pusat untuk membebaskan bea masuk bus yang akan dipakai untuk Transjakarta. Pemerintah menyatakan harus mengkaji hal ini terlebih dahulu.

Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan membebaskan bea masuk dengan syarat industri karoseri nasional tidak dirugikan.

"Kita harus bicara dulu kalau diberi (bea masuk) nol persen. Kami khawatir produsen dalam negeri marah karena tidak ada proteksi untuk mereka," ujar Bambang usai mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (24/12).

Bambang mengatakan, DKI telah melakukan impor karena tender pengadaan Bus Transjakara tidak dapat dipenuhi oleh domestik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti terlalu pendeknya tender yang dilakukan.

Pemprov DKI telah melayangkan surat untuk pembebasan bea masuk kepada Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pemerintah sudah membebaskannya untuk angkutan publik. Kebijakan PPnBM dikeluarkan untuk menekan defisit perdagangan. Namun pajak ini sudah dihapuskan untuk angkutan publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika