REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya akan mengusahakan agar kendaraan umum seperti bus Transjakarta bisa bebas pajak. Itu dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan transportasi umum yang layak bagi masyarakat.
"Itu akan dibahas supaya angkutan umum bisa bebas pajak, supaya tidak memberatkan," ujar Hatta saat meninjau armada bus Transjakarta yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/12).
Menurut Hatta, 12 armada bus Transjakarta asal Cina yang tiba hari ini memang masih dikenakan pajak, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan PPH. Ke depan, kata dia, pemerintah pusat akan membahas pembebasan pajak bagi angkutan umum, khususnya bus besar yang tidak diproduksi di dalam negeri.
"Tapi kalau ada keberatan dari industri dalam negeri yang sudah produksi bus, itu akan jadi pertimbangan. Supaya tidak mematikan industri dalam negeri," kata besan Presiden SBY tersebut.
Seperti diketahui, Pemprov DKI saat ini tengah mengejar pengadaan busway dan bus sedang untuk membenahi transportasi umum di Ibu Kota. Namun, program tersebut terkendala karena masalah tingginya pajak.