REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto mengatakan pemimpin nasional mendatang, sebaiknya memprioritaskan pemberdayaan potensi sumberdaya

laut untuk kesejahteraan rakyat.

"Indonesia adalah negara kelautan, dengan garis pantai yang terpanjang kedua di dunia," kata Endriartono pada diskusi 'Peringatan Deklarasi Djuanda ke-56: Menegakkan Kedaulatan Wilayah untuk Kemakmuran Bangsa" yang diselenggarakan PP Muhammadiyah, di Jakarta.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari dan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Riefki Muna.

Menurut Endriartono, Indonesia sebagai negara kelautan dipertegas setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Deklarasi Djuanda pada Desember 1957 yang menambah luas wilayah laut Indonesia yang semula tiga mil dari bibir pantai menjadi 12 mil dari bibir pantai yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

"Kita patut mengapresiasi perjuangan Djuanda sehingga wilayah Indonesia menjadi seperti saat ini," katanya.

Dengan memiliki wilayah laut yang luas dan kaya sumberdaya laut, menurut Endriartono, seharusnya Indonesia bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Kenyataannya, hasil laut Indonesia lebih banyak dimanfaatkan nelayan asing yang memiliki kapal dengan fasilitas canggih daripada nelayan Indonesia yang kapalnya sederhana.

Panglima TNI pada 2002-2006 ini menegaskan, selama banyak nelayan asing dengan kapal canggih yang mencuri ikan di perairan Indonesia, sehingga merugikan negara Indonesia. Salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat ini mengusulkan, agar pemerintah memberikan bantuan kepada nelayan

dengan kapal yang besar dan kemampuan yang canggih, sehingga bisa mencari ikan sampai ke batas zona ekonomi ekslusif dan sekaligus bisa

membantu menjaga batas wilayah laut Indonesia.

Endriartono juga mengusulkan, agar pemerintah memberikan fasilitas kapal untuk patroli dengan fasilitas canggih kepada TNI Angkatan Laut dan lembaga terkait lainnya untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas.

"Pemerintah juga harus tegas terhadap nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia," katanya.

Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, Djuanda memiliki jasa besar membuat wilayah laut Indonesia menjadi lebih besar dua kali lipat. Hal yang lainnya yang patut diapresiasi dari Djuanda, ternyata gagasannya dalam menentukan batas wilayah laut diadopsi PBB pada kesepakatan 'United Nations

Convention on the Law of the Sea' (Unclos), pada Desember 1982.

Menurut Hajriyanto, meskipun Indonesia memiliki wliayah laut yang luas dan kaya, tapi masih banyak penduduk miskin di Indonesia. Politikus Partai Golkar ini juga melihat, postur APBN dalam beberapa tahun terakhir lebih diutamakan untuk belanja birokrasi daripada pembangunan fisik yang dapat dimanfaatkan rakyat.

Ia berkata, agar Indonesia ke depan lebih maju diperlukan figur pemimpin yang tegas dan berpikir besar untuk kemajuan bangsa. Figur yang tegas dan berpikir besar tersebut, kata dia, adalah jenderal TNI yang memiliki pengalaman lapangan serta rekam jejak kepemimpinannya jelas dan terukur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika