REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk memperkuat koordinasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berencana secepatnya mengadakan pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hal itu diungkapkan Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Selasa (17/12). "Kami mengakui bahwa koordinasi dengan Bawaslu dan DKPP menjadi titik lemah dalam menjalankan masing-masing tugasnya. Kedepan tiga lembaga sudah memahami langkah apa yang harus diambil berkaitan dengan fungsinya masing-masing," ujar Husni.
Diungkapkan Husni, ke depan rapat konsultasi serupa bakal rutin dilakukan secara bersama. "Jadi saat kami rapat konsultasi dengan DPR, sudah siap apa saja yang akan dibawa dalam rapat," katanya mengungkapkan.
Pertemuan tiga lembaga bertujuan untuk memberi gambaran kepada Komisi II DPR terkait rencana Peraturan penyelenggara pemilu. Berikutnya, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP bakal mengkonsultasikan dengan pemerintah dan DPR saat Rapat Dengar Bersama.
Ketua Bawaslu Muhammad menjelaskan, pertemuan kali ini membahas mengenai Peraturan KPU terkait Pemilu 2014. "Bawaslu akan memonitor sekaligus melakukan supervisi KPU. Pengawasan akan dilakukan pada setiap tahapan pemilu, termasuk perencanaan pengadaan kebutuhan logistik pemilu," kata Muhammad.
Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menuturkan, ada beberapa pokok yang menjadi agenda pertemuan KPU, Bawaslu dan DKPP yakni salah satunya soal sistem koordinasi dari masing lembaga dalam menjalankan tugasnya.
"Aturan yang utama yang dibicarakan mengenai sistem koordinasi yang mau dibangun secara bersama," kata Jimly menegskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika