REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Seto Mulyadi mengatakan, ada lima indikator yang menjadikan sebuah kota bisa disebut layak anak.
Pertama, kata dia, kota bisa memenuhi hak anak untuk hidup. Indikatornya bisa dilihat dari angka kematian ibu hamil. Kak Seto mengungkapkan, di Jakarta angka kematian ibu hamil masih tinggi, yaitu 41 kematian per 100 ribu kehamilan.
Indikator kedua, kota harus bisa memenuhi hak tumbuh dan berkembang anak. "Misalnya adanya tempat hiburan gratis seperti taman bermain, gelanggang remaja, dan sanggar kreatifitas," ujar Seto saat menghadiri kegiatan pencanangan Kota Layak Anak tingkat Provinsi Jakarta di Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (17/12).
Syarat ketiga dan keempat kota layak anak, sambung Seto, yaitu mampu memenuhi hak pendidikan yang layak serta hak perlindungan. Khusus untuk hak perlindungan, Seto menyoroti masih banyaknya kasus-kasus kekerasan di Jakarta yang menjadikan anak sebagai korban. Misalnya, kasus pelecehan seksual dan pembunuhan pada anak yang jumlahnya masih tinggi.
Indikator terakhir, kata Seto, yaitu aspek partisipasi masyarakat. "Masih banyak orang dewasa yang merokok di depan anak-anak," tutur Kak Seto. Jika melihat dari lima indikator tersebut, ia menilai Jakarta belum bisa dikatakan sebagai kota yang layak anak.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, butuh waktu untuk mewujudkan Jakarta yang ramah anak. Karenanya, deklarasi pencanangan kota ramah anak yang dilakukan hari ini merupakan langkah awal untuk meraih predikat tersebut.
"Ya memang butuh waktu. Tapi kan kita memang sedang menuju ke sana," ucap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
