REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali, mengatakan belum selesainya pemulangan korban kasus Sampang karena kebijakan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Timur (Jatim). Menurutnya, kebijakan dari Pemda Jatim agar konflik Sampang ini dapat diselesaikan secara komprehensif sehingga tidak memunculkan masalah baru.

"Kalau hanya memulangkan mereka gampang. Tapi Pemda Jatim ingin penyelesaian tuntas jadi bukan hanya sekedar pemulangan," ujar Menag akhir pekan lalu. Dengan demikian, jelas Menag, kasus konflik horisontal ini tidak terjadi di Jatim.

Di sisi lain, terang dia, pemerintah juga ingin menjadikan penyelesaian konflik Sampang ini sebagai contoh penyelesaian kasus konflik yang sama di beberapa daerah di Indonesia. Sebelumnya Menag menyampaikan hal ini terkait keinginan DPR Komisi VIII agar korban konflik Sampang segera diselesaikan dengan pemulangan kembali ke kampung halamannya.

Akan tetapi, Menag menegaskan, tidak ingin bila penyelesaian hanya sekedar pemulangan tanpa memikirkan potensi konflik selanjutnya. Oleh karenanya, ia ingin penyelesaian kasus Sampang harus lebih komprehensif dan diselesaikan oleh Pemda Jatim sebagai pihak yang lebih memahami kultur lokal masyarakat Jatim khususnya Sampang.

Sebelumnya, Pemda Jatim dan Pemerintah Pusat sepakat akan memulangkan semua korban konflik Sampang yang saat ini mengungsi di Rumah Susun, Puspa Agro di Jemundo Sidoarjo sebelum akhir tahun ini. Namun, upaya pemulangan ini sempat terhambat karena masih adanya potensi benturan kembali sehingga Pemda memutuskan untuk menunda sementara pemulangan korban konflik Sampang hingga didapat penyelesaian yang komprehensif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika