REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiqq menilai peran Ani Yudhoyono dalam pemerintahan sudah menjadi perbincangan publik. Sehingga jangan disamakan dengan isu penyadapan yang telah mengemuka beberapa waktu lalu.
"Soal informasi tentang peran Bu Ani yang sangat berpengaruh, saya kira tidak disadap pun sudah menjadi perbincangan di warung kopi," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/12).
Menurut dia, informasi mengenai peran sentral Ani merupakan hal berbeda dari penyadapan. Sehingga harus dipisahkan konteksnya. Meski pun Indonesia tidak bisa menerima tindakan penyadapan oleh Australia.
"Penyadapan dengan alasan apa pun tidak bisa diterima. Informasi Wikileaks merupakan laporan dari sumber penyadapan Australia sehingga dengan alasan apa pun penyadapan tidak boleh dilakukan," tegasnya.
Menurut dia, Indonesia sudah mengajukan langkah yang harus dilakukan kedua negara agar tidak terjadi lagi penyadapan. Namun Australia terlihat tidak sungguh-sungguh dan cenderung menyerang balik Indonesia.
"Hasil pertemuan Marty-Bishop tidak ada titik terang. Saya mencermati pernyataan Tony Abbott cenderung menyerang balik Indonesia karena setelah tertekan mereka menyerang balik," ujar Wasekjen PKS tersebut.
Hal itu, menurut dia, menunjukkan kalau Australia tidak beritikad baik mengembalikan hubungan baik dengan Indonesia.
Sebelumnya, The Australian membeberkan alasan intelijen negara itu menyadapat telepon Ani Yudhoyono pada 2009 yang ternyata sudah disiapkan sejak 2007.
The Australian mendapat bocoran dari Wikileaks pada 17 Oktober 2007 melalui kawat diplomatik dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomatik Amerika Serikat di Canberra dan CIA berjudul A Cabinet of One, Indonesias First Lady Expands Her Influence yang menjelaskan peranan Ani selama tiga tahun menjadi ibu negara.
Pemberitaan itu menyebutkan, penyadapan dilakukan Defence Signal Directorate kepada Ani karena dianggap paling berpengaruh terhadap SBY. Bahkan, memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika