REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mencuatnya informasi yang dibocorkan Wikileaks tentang peran dominasi Ibu Negara Ani Yudhoyono dalam berbagai kebijakan Presiden SBY, dinilai mesti segera mendapat  klarifikasi istana.

“Kalau tidak bakal seperti mengonfirmasi rahasia umum yang menyebutkan Ibu Ani sebagai figur yang memengaruhi pemerintahan SBY,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi, kepada ROL, Ahad (15/12).

Ia menuturkan, informasi yang dibocorkan Wikileaks tersebut belum tentu seperti yang terjadi dalam kenyataannya. Meski demikian, Burhanuddin menegaskan, intervensi seorang ibu negara dalam pengambilan kebijakan pemerintahan jelas bukan hal yang wajar.

“Kita tidak tahu apakah bocoran dari Wikileaks itu benar atau tidak. Tapi persoalannya adalah bagaimana istana menyikapi inforamsi tersebut,” ujar Burhanuddin.

Oleh karena itu, kata dia lagi, Presiden dan kabinet setidaknya harus bisa memberikan bantahan kalau memang informasi tersebut tidak benar. “Jika tak ada klarifikasi, itu akan merugikan SBY sendiri karena telah dipersepsikan sebagai pemimpin yang mudah diintervensi oleh istri.”

Sebuah media Australia mengaku mendapat data dari Wikileaks yang menyebutkan peran Ani Yudhoyono dalam pengambilan kebijakan pemerintah SBY. Data tersebut menyatakan, pada 17 Oktober 2007, terdapat kawat diplomatik yang dikirim dari Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada para diplomat di Canberra dan CIA.

Isi kawat tersebut menyampaikan, meski bukan anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Ibu Ani memiliki posisi penting dalam pengambilan kebijakan pemerintahan SBY. Tak hanya itu, Ibu Ani juga diduga turut berperan dalam meminimalisasi peran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pengambilan kebijakan pemerintah pada periode 2004-2009.

Ikuti Whatsapp Channel Republika