REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Polri diminta menyatukan visi dalam penggunaan jilbab polwan. Sebab, terjadi ketidakharmonisan antara Kapolri Jenderal Polisi Sutarman dengan Wakapolri, Komjen Polisi Oegroseno.
"Saat ini pimpinan Polri membuat masalah jilbab terombang ambing," ujar Sohibul Iman, kepada ROL, Kamis (12/12).
Padahal, kata Sohibul Iman, masyarakat terutama polwan menunggu kepastian penggunaan jilbab saat bertugas. Menurut Sohibul, penundaan jilbab polwan dikarenakan ketidakharmonisan pimpinan Polri. Pasalnya, Kapolri sebelumnya sudah menyatakan persetujuannya, meski hanya lewat lisan.
Namun, beberapa saat setelahnya ada penundaan dari Wakapolri. Seharusnya, Kapolri dan Wakapolri mempunyai satu visi serupa. Khususnya, lanjut Sohibul persamaan pandangan tentang hak polwan untuk menggunakan jilbab. Terlebih, penggunaan jilbab merupakan salah satu hak azasi manusia (HAM).
Karenanya, Sohibul meminta Kapolri segera mengeluarkan ketentuan mengenai jilbab. Selama menunggu aturan Polwan diharapkan masih bisa memakai jilbab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
