REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan merespon pengumuman kemenkumham tentang indeks demokrasi indonesia 2012. Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo menjelaskan, ada 12 sebab yang mesti diperhatikan terkait turunnya indeks demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun:
1. Ada kemandekan proses demokratisasi.
2. Polri dan TNI dalam posisi netral wajib hukumnya mengawal demokrasi khususnya mengawal distribusi kertas suara sebagaimana permintaan KPU.
3. KPK mulai masuk indikasi suap kongres sebuah partai politik terkait APBN.
4. TVRI bisakah independen? TVRI bukan lagi corong kekuasaan yang memerintah tapi harus jadi corongnya publik.
5. BI rate sulit turun dan rupiah semakin tertekan.
6. Dana yang tersimpan di luar negeri antara 140 miliar dolar AS setara dengan pendapatan dalam APBN. Dari sisi ekonomi implikasinya cukup besar terkait kestabilan ekonomi di Indonesia.
7. Serapan APBN hanya 64 pct jangan sampai DIPA 2014 jadi target atas praktik penyimpangan penyelewengan.
8. MPR Kaji amandemen khusus hidupkan APBN.
9. Pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Lembaga negara harus sinergi melakukan pelayanan publik.
10. Pelaksanaan pemilu di LN didahulukan sebagaimana konsep KPU. Perlu dipertanyakan ada apa? Kenapa? Harusnya serentak saja semua sama pemilihnya WNI.
11. Harusnya diakui kebenarannya bahwa kinerja DPR periode ini belum optimal. Tapi harus dipahami anggota DPR adalah politisi bukan pegawai politik.
12. Hubungan penguasa dan pengusaha dalam skandal kasus Hambalang terkuak semakin merambah kemana-mana. Kesempatan KPK dan rakyat Indonesia membongkar tuntas.
Sebelumnya, kemenkumham mengumumkan hasil indeks demokrasi indonesia (IDI) 2012. Skor total yang diperoleh demokrasi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Sepanjang 2012, total nilai indeks demokrasi mencapai 62,63 dari skala nilai 1 sampai 100. Jumlah tersebut turun sebesar 2,85 poin dari perolehan 2012, yakni 65,48 poin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika