Rabu 11 Dec 2013 01:50 WIB

Kongres Kebangsaan Lahirkan Komitmen untuk Kemajuan

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Karta Raharja Ucu
Pertemuan Forum Pemred di Denpasar, Bali Kamis (13/6).
Foto: Republika/Maman Sudiaman
Pertemuan Forum Pemred di Denpasar, Bali Kamis (13/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puncak pertemuan Forum Pemred yang dikemas dalam Kongres Kebangsaan mulai digelar Selasa (10/12) hingga Rabu (11/12). Dari pertemuan ini diharapkan lahir deklarasi atau komitmen untuk kemajuan bangsa.

Acara yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan, anggota DPR, dan ketua umum partai politik. "Kegiatan ini diharapkan melahirkan deklarasi atau komitmen lembaga tinggi negara dan yang lainnya," ujar Ketua Forum Pemred, Nurjaman Mochtar.

Diharapkan, semua pihak melepaskan egonya masing-masing untuk kepentingan yang lebih besar. Nurjaman berkata, jangan sampai generasi sekarang digugat generasi mendatang karena membiarkan sesuatu hal yang tidak baik.

Nurjaman mengatakan, kongres Kebangsaan kali ini mengangkat tema ‘Menggagas Kembali Haluan Bangsa Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka’. Hal ini terkait seberapa penting keberadaan garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang hilang sejak era reformasi.

Karenanya, kata Nurjaman, Forum Pemred memberi ruang bagi para tokoh baik pejabat maupun pemimpin parpol untuk menyampaikan gagasan dan ide-idenya. Pada sesi pertama misalnya hadir sebagai pembicara Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI, Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Wamenkumham Deny Indrayana.

Selepas itu hadir sebagai pembicara pimpinan parpol. Misalnya Presiden PKS, Anis Matta, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifudin, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Ketua MK, Hamdan Zoelva dalam pemaparannya menyoroti masalah pelaksanaan demokrasi selama ini di Indonesia. "Demokrasi jangan hanya dinikmati elit-elit politik, melainkan untuk semua masyarakat," ujar Hamdan.

Menurut Hamdan, hal utama yang harus diprioritaskan adalah penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Upaya ini diimplementasikan dengan melibatkan rakyat secara luas dalam pemerintahan. Contohnya dalam penyelenggaraan pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia (Luber) dan jujur serta adil (Jurdil).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement