Senin 09 Dec 2013 12:01 WIB

MUI Jabar Sebut Menkes Porno

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Djibril Muhammad
Menkes, Nafsiah Mboi
Foto: Youtube
Menkes, Nafsiah Mboi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) terkait pekan kondom dan obat mengandung babi, menuai protes dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar.

Menurut Ketua MUI Jabar, Hafiz Ustman, pejabat tinggi seharusnya membuat pernyataan yang bisa membuat rakyat tenang. Jadi, memberi contoh yang baik.

"Kemarin pekan kondom kan nggak bener. Pemerintah itu porno, tulis ya. Iklan kondom modelnya Jupe (Julia Perez,red). Walaupun orang sehat, senang Jupe bukan begitu caranya," ujar Hafiz kepada Republika, Senin (9/11).

Menurut Hafiz, ia heran kenapa masalah obat mengandung babi baru diributkan pemerintah sekarang. Pejabat sekarang, kenapa membuat bingung rakyat. "Saya heran, kenapa pejabat sekarang membuat bingung rakyat. Harusnya yang menenangkan rakyat," katanya.

Saat ditanya, apakah Menkes harus diganti, Hafiz mengatakan, kalau ganti mengganti kasian. Tapi, yang menjadi menteri harus orang baik. "Kalau evaluasi, bukan urusan saya tapi politik," katanya.

Dikatakan Hafiz, terkait obat tidak halal yang mengandung babi, MUI pusat sudah mengeluarkan fatwa. Jadi, MUI Jabar ikut ke pemerintah pusat karena fatwanya tak berbeda.

Tekait hal tersebut, kata dia, MUI Jabar mengimbau, masyarakat mengonsumsi obat yang halal, jangan yang ragu. Sebab, obat cukup banyak dan Dokter banyak. "Dan mudah-mudahan dokter yang sehat, jangan cari yang sakit. Berobat yang jelas halalnya, jangan meragukan," katanya.

Dari sisi Mudarat, kata dia, memang apa saja boleh. Makanan dan obat, kalau mudarat boleh. Namun, urusan pangan tergantung orangnya. Kewajiban Muslim memilih yang jelas halal dan jelas haram harus ditinggalkan. "MUI pusat, sudah ada fatwanya. Jabar, bagian dari pusat jadi kami ikut," katanya.

Hafiz berharapa, ke depan farmasi di Indonesia bisa menemukan bahan yang semuanya halal. Sebab, kurang apa negara Indonesia dengan potensi berbagai kekayaan alamnya. "Indonesia punya Ristek. Yang begitu, harusnya kepentingan rakyat kan jadi harus memanfaatkan penelitian," kata Hafiz.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement