REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindak pidana korupsi diperkirakan akan meningkat menjelang Pemilihan Umum (2014). Namun rupanya sekitar 20 persen dari masyarakat yang memiliki hak memilih masih menerima praktik adanya politik uang dalam pemilu.

"Survei sekitar 20 persen pemilih kita toleran terhadap politik uang, ini persoalan serius untuk memaknai aktivitas memilih dalam pemilu," kata salah satu komisoner KPU, Sigit Pamungkas dalam acara di Jakarta, Ahad (8/12).

Sigit menjelaskan masyarakat tidak meletakkan aktivitas memilih sebagai bagian dari pemenuhan hak sebagai warga negara. Sebagian besar masyarakat masih melihat pemilu sebagai aktivitas kerja yang jika terjadi pemberian uang kepada pemilih, maka dianggap sebagai hak yang wajar.

Namun begitu ia menyayangkan adanya kesadaran kelas menengah yang kritis namun malah menyuarakan untuk melakukan gerakan menarik diri dari proses politik sebagai aksi protes. Padahal suara para kelas menengah ini malah dapat menjadi pembendung dari adanya aksi politik uang tersebut.

Dengan tidak memberikan suara dari kelas menengah ini, akan membuat peluang terpilih untuk politisi yang menggunakan politik uang semakin besar. Maka itu salah satu cara untuk meminimalisasi politik uang adalah dengan mendorong partisipasi yang tinggi kepada pemilih kritis dari kelas menengah ini.

"Sedangkan yang kritis menarik diri dari politik, tidak ada pembendungnya. Salah satu cara yang memastikan untuk tidak terjadi politik uang dengan mendorong partisipasi yang tinggi dari pemilih kritis. Gerakan pemilih kritis, tidak lagi terbatas mengampanyekan dgn membangun blok politik," kata Sigit menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika