REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan kembali mendapatkan dukungan. Hal tersebut misalnya disampaikan Tim Visi Indonesia 2033.
Tim tersebut diantaranya digawangi akademisi dan pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago. ‘’ Alternatif untuk memeratakan pembangunan salah satunya dengan memindahkan ibukota ke Kalimantan,’’ ujar Andrinof, kepada wartawan, di sela-sela Diskusi Publik, Pilihan Indonesia antara Menjembatani Lautan atau Memindahkan Ibukota ke Kalimantan, di Resto Pulau Dua, Jakarta, Ahad (8/12).
Menurut dia, pemindahan ibukota akan memunculkan pusat pertumbuhan baru. Asalkan, konsep pembangunannya dirancang dengan berkualitas. Pemindahan ini menjadi anak tangga bagi Indonesia Timur untuk lepas dari ketertinggalan dan lebih maju.
Ibukota negara, lanjut Andrinof tetap berada di Jakarta sementara pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Upaya ini untuk menghindari ancaman krisis di masa depan.
Andrinof mengatakan, ada 15 alasan perlunya pembangunan ibukota baru sebagai pusat pemerintahan di Kalimantan. Belasan alasan ini dinilai lebih kuat dibandingkan alasan pemindahan ibukota ke daerah pinggiran Jakarta maupun opsi tidak ada pemindahan ibukota sama sekali.
Ke 15 alasan tersebut antara lain, memudahkan Jakarta dan kawasan Jabodetabek untuk mengurangi laju urbanisasi, menurunkan dan menghentikan pemborosan ekonomi akibat kemacetan yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Alasan lainnya yakni menyelamatkan lahan subur pertanian di Jawa, menjadikan Indonesia memiliki kota publik kelas dunia, dan mewujudkan rasa keadilan serta menghilangkan diskriminasi pembangunan antar wilayah.
Berikutnya, memanfaatkan potensi air dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan, mempercepat pembangunan di Indonesia Timur, menciptakan mesin penggerak keseimbangan antar wilayah dalam pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan lahan menganggur, menghentikan jumlah korban kecelakaan arus mudik, menghidupkan ekonomi maritim. Terakhir Kalimantan berada di tengah, dekat engan sumber bahan baku dan energy, serta konsisten dengan amanat rencana tata ruang wilayah nasional.
Lebih lanjut Andrinof menerangkan, rencana-rencana megaproyek seperti Jembatan Selat Sunda (JSS) dinilai lebih didasarkan pada pertimbangan motif bisnis terutama sektor properti. Pembangunan JSS tersebut lebih baik ditunda karena momennya tidak tepat.
Akademisi dari Teknik Kelautan Institut Teknologi Surabaya (ITS), Daniel Mohammad Rosyid mengatakan, Kalimantan dinilai cocok untuk dijadikan Ibukota. ‘’Kalimantan, pulau yang relatif aman dari pusat gempa dan lahannya masih luas,’’ imbuh dia.
Dikatakan Daniel, pemusatan sumberdaya ekonomi di Jabodetabek merupakan buah dari pembangunan yang terobsesi dengan pertumbuhan belaka. Implikasinya, terjadi ketidakadilan yang luas. Oleh karenanya, ke depan diganti dengan degrowth atau perlambatan pertumbuhan yang dijadikan strategi pemerataan sekaligus pemulihan ekosistem yang rusak baik di darat maupun laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika