REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan membantah adanya informasi yang menyebutkan kalangan Istana meminta penundaan pemakaian jilbab.
"Demokrat mendukung penggunaan jilbab polwan dan mendukung dikeluarkannya SK jilbab," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR tersebut, Sabtu (7/12).
Menurut Ramadhan, penundaan penggunaan jilbab polwan merupakan kebijakan mandiri Polri secara lembaga. Sehingga ia memastikan tidak ada intervensi dari mana pun, termasuk Istana dalam masalah tersebut.
Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah meminta Kapolri segera menuntaskan masalah jilbab polwan. Karena Polri membuat masalah ini malah menjadi sulit. Ia juga khawatir masalah yang biasa ini akan menutup hal lainnya yang lebih besar.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding akan mengklarifikasi siapa di balik penundaan jilbab Polwan. Upaya akan ini dilakukan pada saat pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman pada Senin (9/12).
"Saya belum bisa menanggapi adanya isu intervensi dalam penundaan jilbab polwan," ujar Sudding.
Hal tersebut nantinya akan ditanyakan langsung kepada Kapolri. Namun, ia secara pribadi belum mendengar adanya intervensi dalam penundaan jilbab polwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
