REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan normalisasi hubungan bilateral Indonesia-Australia dapat dilakukan setelah keduanya memulihkan rasa saling percaya dan saling menghormati.
"Saya senang sesuai dengan laporan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pihak Australia memberikan penyesalan yang mendalam atas terjadinya insiden itu. Kita senang mendengarnya tetapi biarlah mengalir dulu, sampai Indonesia yakin, sampai saya yakin, bahwa ke depan tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu dan kita bisa menjalin kerja sama yang baik," kata Presiden dalam pernyataan pers di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Jumat (6/12).
Presiden melanjutkan, dalam satu hal memang Australia konsekuen, dengan menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. "Itu penting, namun apa yang terjadi itu bagaimanapun harus kita beresi dulu sampai selesai, sampai tuntas kemudian siap untuk laksanakan normalisasi hubungan bilateral kedua negara," tambahnya.
Presiden mengatakan, penyadapan terhadap pejabat negara sahabat apalagi kepada kepala negara merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan ketidakpercayaan dan ketidakhormatan dalam menjalin hubungan yang harmonis.
"Saya katakan kalau ingin ada normalisasi, maka harus ada enam langkah yang harus ditempuh secara bersama dan itu bagi kita prinsip. Kita tidak bisa maju tanpa adanya yang disebut saling menghormati 'mutual respect', saling percaya mempercayai, 'mutual trust'. Menyadap pembicaraan kepala negara sahabatnya berarti tidak memiliki 'trust' (kepercayaan) dan juga respect (penghormatan)," kata Presiden.
Presiden menegaskan sekali lagi, dirinya menganggap penyadapan tersebut merupakan sesuatu yang serius yang harus diselesaikan. "Sikap saya jelas dan tegas, (penyadapan) itu sesuatu yang serius dan kita tidak bisa anggap itu berlaku atau berlangsung begitu saja," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
