REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menyayangkan sikap Indonesia yang terkesan memaksa tercapainya kesepakatan pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali.

"Indonesia sebagai negara agraris dan berpenduduk besar seharusnya bersama-sama dengan India. Bukan sebaliknya menjadi garda terdepan dalam melobi India untuk menyetujui proposal yang ditawarkan," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Jumat (6/12).

Pemerintah, lanjutnya, harus mendukung sikap India yang menginginkan pemberian subsidi untuk kepentingan ketahanan pangan tanpa batas waktu. Jangan malah terbuai dengan potensi penambahan nilai perdagangan dunia yang dijanjikan bila tercapainya kesepatan akan mencapai angka 1,3 triliun dolar AS.

Menurutnya, potensi keuntungan itu seperti mengelabui. Karena sejatinya Indonesia hanya akan menikmati sedikit porsi manfaat. Sementara bukan Indonesia yang menikmati sebagian besar proposal tersebut, melainkan negara-negara maju. 

Diakuinya, Indonesia selaku tuan rumah harus menjadi tuan rumah yang baik. Tetapi tidak harus mengorbankan kepentingan nasional, khususnya petani dalam negeri.

Ical juga meminta pemerintah untuk mencermati data terakhir. Yaitu 5,1 juta petani yang awalnya produktif menghasilkan pangan terpaksa ganti profesi akibat nilai tukar petani yang rendah dan kehilangan lahan sawahnya.

Sebelumnya, India menolak kesepakatan WTO Bali karena dianggap membahayakan nasib petani di dalam negerinya. Sementara negara maju khawatir peningkatan presentase cadangan pangan justru akan menimbulkan ketidakseimbangan harga internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika