REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung memuat lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Sehingga pemerintah tetap yakin usulan Pilkada lewat DPRD dapat memperbaiki sistem politik demokrasi di daerah.
"Dengan kajian kami, kesimpulannya seperti usulan pilkada lewat DPRD. Karena pilkada langsung mudaratnya terlalu banyak setelah kita jalani delapan tahun," kata Gamawan usai membuka Rapat Koordinasi bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta, Jumat (6/12).
Dari 1.013 penyelenggaraan Pilkada langsung sejak 2005 tercatat tidak sedikit kerusuhan yang terjadi akibat ketidaksiapan pasangan kandidat menerima kekalahan Pilkada.
Kerusuhan tersebut turut membawa kerugian bagi masyarakat lokal setempat dengan pembakaran aset pemda dan bahkan menyebabkan warga meninggal dunia.
Selain itu, juga biaya mahal yang dikeluarkan pemerintah dan pasangan calon menjadikan praktik korupsi di kalangan kepala daerah dan wakil kepala daerah semakin menjamur.
Berdasarkan catatan Kemendagri, sedikitnya 75 warga tewas akibat konflik selama proses pilkada di daerah. Selain itu, biaya tinggi Pilkada juga menyebabkan 86 persen dari 310 kepala daerah bermasalah hukum terjerat kasus korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
