REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai ada yang salah dalam perekrutan orang-orang yang membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kabinet dan Partai Demokrat. Hal ini, menurutnya, terlihat dari banyaknya tokoh di lingkungan kabinet mau pun partai tersebut yang disebut-sebut dalam kasus korupsi.

"Saya rasa ada yang salah dengan pola rekrutmen. SBY harus berani mengoreksi pola rekrutmennya tersebut jika tidak ingin pemerintahannya maupun partai yang didirikannya hancur oleh orang-orang 'dekatnya' tersebut,” ujarnya dalam pernyataan, Rabu (4/12).

Menurutnya, SBY harus berani menampilkan orang-orang di partai maupun pemerintahannya yang bersih meski tidak memiliki kedekatan pribadi kalau masih ada orang bersih di sekitarnya. Sementara orang-orang yang terindikasi korupsi, lanjutnya, bisa dimintakan untuk mundur.

Sejumlah kasus yang menyebutkan sejumlah orang atau tokoh yang mengaku dekat dengan SBY antara lain pada kasus impor daging sapi, kasus Hambalang, dan kasus SKK Migas.

Mereka yang terlibat atau disebutkan terlibat dalam kasus korupsi, menurut pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, seharusnya mengedepankan 'budaya malu dan mundur'. Hal tersebut dilakukan agar partai politik mendapatkan rasa percaya masyarakat kembali. ”Ini diperlukan agar demokrasi ternyata bisa berdampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Orang seharusnya tidak perlu jadi tersangka dulu oleh aparat kepolisian atau KPK sudah tahu apa yang harus dilakukannya,” jelasnya.

Kader-kader partai atau elite partai atau politikus, menurut Siti, harus sadar bahwa mereka sedang mempertaruhkan kredibilitasnya di depan publik. Mereka tambahnya seharusnya berupaya meningkatkan rasa percaya masyarakat, apalagi menjelang pemilu seperti ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika