Selasa 03 Dec 2013 12:19 WIB

'Pekan Kondom Nasional Berorientasi Bisnis'

Sejumlah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi unjuk rasa menolak sosialisasi kondom di Alun - alun Purwokerto, Banyumas,Jateng, Minggu (24/6). Mereka mengecam sosialisasi kondom oleh menkes karena bertentangan keras dengan hukum Islam dan melegal
Foto: Antara
Sejumlah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi unjuk rasa menolak sosialisasi kondom di Alun - alun Purwokerto, Banyumas,Jateng, Minggu (24/6). Mereka mengecam sosialisasi kondom oleh menkes karena bertentangan keras dengan hukum Islam dan melegal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PPP DPR RI Okky Asokawati menilai Pekan Kondom Nasional yang digelar Kementerian Kesehatan dan Komite Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) merupakan program kerja yang tidak terarah alias serampangan dan berorientasi bisnis.

"Meski, kita tidak memungkiri perkembangan penderita HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, ini alarm bagiseluruh 'stakeholder'," katanya dalam pernyataan pers yang disampaikan di Jakarta, Selasa (3/12).

Dia menyatakan, pembagian kondom gratis dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS semestinya terlebih dahulu dilakukan kajian sosiologis yang mendalam supaya tepat sasaran."Membagi kondom secara serampangan justru menunjukkan rendahnya kontrol dan pemahaman para pemegang otoritas terhadap etika moral dan cara yang tepat untuk menanggulangi masalah ini," katanya.

Menurut dia, pembagian kondom di perguruan tinggi atau sekolah jelas merupakan langkah yang ngawur dan tidak tepat sasaran.Pemberian kondom di institusi pendidikan menunjukkan rendahnya sensitifitas dalam berpikir dan bertindak para pemegang otoritas. "Ini seolah mengonfirmasi seks bebas boleh, asal pakai kondom," katanya.

Okky yang pernah menjadi peragawati itu juga mengatakan, edukasi kepada generasi muda terkait bahayanya penyakit HIV/AIDS dengan cara diskusi dan menstimulus aspek kognisi, emosional, sosial dan spiritual jauh lebih produktif ketimbang bagi-bagi kondom.Tugas ini, kata dia, tentunya bukan hanya oleh Kementerian Kesehatan saja, namun lembaga lainnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk para orang tua, institusi pendidikan dan kalangan agamawan.

"Jangan sampai kepentingan bisnis dari pembagian kondom ini menjadikan segala sesuatunya baik dan benar mengakibatkan niat dan misinya menjadi 'missleading'," kata Okky. Budi 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement