REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Polri tidak terus memperpanjang polemik jibab bagi polisi wanita (Polwan).
Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas semakin Polri membuat polemik melarang jilbab Polwan, maka semakin Polri kehilangan simpati khususnya dari kalangan Islam.
"Polemik penundaan jilbab bagi Polwan ini akan mengurangi poin Polri di mata masyarakat khususnya umat Islam," ujar Yunahar kepada Republika, Senin (2/12). Ia mengatakan, munculnya aturan penundaan yang dijelaskan dalam telegram rahasia bisa jadi menunjukkan ketidakseriusan Polri penggunaan jilbab bagi Polwan.
"Alasan pengadaan, juknis lapangan dan sebagainya itu terlihat seperti alasan mengada-ada dan terlalu naif," kata dia. Karenanya ia meminta Kapolri untuk mempertegas kembali pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya, membolehkan Polwan berjilbab kepada para bawahan mereka.
Aturan penundaan penggunaan jilbab kembali muncul dari telegram rahasia yang mengatas namakan Wakapolri Oegrosena. Namun Oegroseno membantah bahwa aturan penundaan itu berisikan pelarangan Polwan untuk berjilbab.
Ia juga berharap Polwan yang ingin berjilbab agar tetap bersabar agar Polri dapat membuat aturan yang jelas penggunaan jilbab yang jelas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika