REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, penerapan program jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) masih terkendala masalah perizinan. Untuk menerapkan program tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan mengenai jalan yang akan diterapkan ERP.
"Menteri Perhubungan bisa memberikan izin dengan syarat transportasi massalnya itu sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)," ucapnya, Rabu (27/11).
Dia menerangkan, salah satu SPM yang harus dipenuhi yaitu headway bus minimal tujuh menit. Namun masalahnya, Pemprov DKI tidak pernah membuat SPM transportasi umum.
"Kalau tidak pernah buat SPM, mana mungkin Menhub akan memberikan izin ERP," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Karenanya, lanjut Ahok, penerapan ERP kemungkinan masih akan lama. Sebab, saat ini pemprov masih menyiapkan kajian mengenai SPM tersebut sambil menyiapkan sistem transportasi umum yang nyaman. Pemprov juga akan berusaha mencari celah hukum agar ERP bisa segera mendapatkan izin dengan kemenhub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika