REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf optimistis Anugerah Parahita Ekapraya (APE) bisa diraih untuk ke-8 kalinya.
"Ini merupakan tahun yang ke-8 di mana pemerintah provinsi (Pemprov Jatim) dinilai oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPP-PA) Indonesia terkait permasalahan keadilan gender serta penanganan perlindungan perempuan dan anak. Kami sangat yakin untuk meraih penghargaan (APE) seperti tahun-tahun sebelumnya karena Jatim memiliki kebijakan yang progender," ujarnya
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat membuka acara Verifikasi Pelaksanan Pembangunan Pengarustamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana Provinsi Jatim di Surabaya, Senin (25/11) seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.
Menurut dia, komitmen Jatim untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara makro dapat dinilai dari tiga aspek.
Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 71,06 pada tahun 2009 menjadi 72,18 di tahun 2012. Kedua, Indeks Pembangunan Gender juga meningkat dari 63,48 persen di tahun 2009 menjadi 65,38 di tahun 2011.
Dan yang ketiga, Indeks Pemberdayaan Gender terus meningkat dari tahun 2009 sebesar 60,26 menjadi 68,11 di tahun 2011.
Meningkatnya tiga aspek tersebut, kata Saifullah, tak lepas dari program pembentukan koperasi wanita (kopwan) yang bertujuan menghapus kesenjangan gender sebagai salah satu penyebab kemiskinan keluarga. Melalui kopwan, maka perempuan diharapkan bisa berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
"Upaya lainnya yaitu melalui perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan seperti ekspolitasi dan diskriminasi," tuturnya.
Ia menambahkan, upaya dalam penanggulangan dan pencegahan ini difasilitasi melalui pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, korban perdagangan manusia hingga pendampingan kesehatan.
"Pengembangan kebijakan yang responsif gender juga diaplikasikan dengan pelayanan keluarga berencana (KB) pascasalin untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan Jaminan Kesejahteraan Daerah (Jamkesda)," ucapnya.
Ia mengklaim peranan perempuan juga meningkat di lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Ini bisa dilihat dari meningkatnya angka keterwakilan perempuan di parlemen dari 12,5 persen (1990) menjadi 18,18 persen di tahun (2012).
Sedangkan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jatim keterwakilan perempuan yang mengisi jabatan publik (eksekutif) sebanyak 549 dari jumlah laki-laki yang mencapai 1292.
"Ini artinya perempuan dilibatkan dalam pembangunan dan menyejahterakan rakyat tanpa adanya diskriminasi," ujarnya.
Ia mencontohkan, kepala dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (PPKB), Kepala Biro kesejahteraan rakyat (Kesra), Direktur rumah sakit (RS) Haji dan RS Saiful Anwar adalah perempuan yang memiliki potensi dan kemampuan di bidangnya. Lebih lanjut dia mengatakan, pemprov Jatim menginisiasi pengembangan menuju kabupaten atau kota layak anak.
"Pemerintah juga telah meluncurkan 10.000 Taman Posyandu Terintegratif (Paud-Posyandu-Bina Keluarga Balita dan Perlindungan Anak hingga memfasilitasi Hari Anak Nasional," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika