REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi, menegaskan bahwa gerakan buruh yang saat ini memperjuangkan perbaikan kesejahteraan tidak ditunggangi partai politik apa pun.
"Apalagi berniat menjatuhkan citra dari para pimpinan daerah seperti Jokowi (Gubernur DKI Jakarta), Soekarwo (Gubernur Jatim), Aher (Ahmad Heryawan, Gubenur Jabar) atau Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng)," katanya di Jakarta, Senin (25/11) petang.
Dalam pernyataan gerakan buruh yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB), dijelaskan bahwa aksi Mogok Nasional 28-29 November 2013 akan dilakukan serentak di daerah Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan lainnya.
"Gerakan buruh terus bergerak menolak upah murah ini secara terus-menerus sampai para gubernur dan bupati melakukan revisi kenaikan upah minimum dikarenakan dengan kenaikan hanya 10-20 persen, tidak sesuai dengan kebutuhan riil, akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) 40 persen serta naiknya harga kebutuhan sembako dan tingginya inflasi," katanya.
Ia mengemukakan dengan kisaran upah Rp 1juta - Rp 2,4 juta menjadikan tertinggal jauh dari upah negara sekitar seperti Bangkok, Thailand Rp 2,8 juta, dan Manila serta Filipina Rp 3,2 juta.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Mochtar Guntur, menegaskan beberapa daerah sudah siap untuk melakukan Mogok Daerah (Modar), seperti Jakarta, Karawang, Purwakarta, Pasuruan, dan lainnya. Menurutnya, aksi Mogok Daerah 28-29 November mendatang untuk mendesak para gubernur membatalkan SK atau Pergub mengenai kenaikan UMP 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika