REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Menteri Pertanian (Mentan), Suswono menegaskan, tidak menutup kemungkinan Kementerian Pertanian meninjau kembali sejumlah kerjasama dalam bidang pertanian dan peternakan dengan Australia.
"Jika mereka (Australia) tidak mengindahkan protes dan permintaan yang disampaikan Kepala Negara, kita akan melakukan evaluasi lagi terhadap kerjasama yang selama ini sudah terjalin,” kata Mentan, Jumat (22/11) di Pekalongan, Jawa Tengah.
Mentan belum dapat merinci apa saja kerja sama bidang pertanian dan peternakan yang sudah dijalin dengan Australia. Namun salah satu yang terbilang besar adalah soal impor daging. Indonesia banyak mengimpor daging dan sapi potong dari Australia.
“Tidak menutup kemungkinan impor daging dari Australia juga kita tinjau kembali,” jelas Mentan Suswono.
Jika impor daging dari Australia dihentikan, dalam jangka pendek mungkin saja akan terjadi gejolak harga. Namun hal itu tidak akan berlangsung lama, karena banyak negara yang siap menggantikan posisi Australia sebagai pemasok daging sapi terbesar ke Indonesia.
Suswono menyebutkan, banyak negara yang ingin menjual daging sapi ke Indonesia. Selandia Baru salah satunya. Belum lama ini Mentan Suswono melakukan kunjungan ke Selandia Baru. Pemerintah maupun pihak swasta di negeri Kiwi itu menyatakan siap memasok daging maupun sapi potong lebih banyak lagi ke Indonesia.
Dijelaskannya, ia banyak menerima utusan dari negara-negara Eropa, Amerika Latin, maupun Asia yang minta diperkenankan daging produk mereka masuk ke pasar Indonesia. “Banyak negara yang bisa jadi alternatif pemasok daging dan sapi potong, jika kita tidak bekerjasama lagi dengan Australia,” imbuh Mentan dalam rilisnya yang diterima Sabtu (23/11) dini hari.
Suswono menyatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan sikap Australia. Serta arahan dari Presiden terkait langkah-langkah yang harus diambil. Jika sikap Australia masih arogan seperti saat ini, tentunya pihaknya tidak segan-segan untuk meninjau kembali semua kerja sama dengan Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika