REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Kesalahan dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) berpotensi besar menimbulkan kecurigaan ada pihak-pihak yang menyalahgunakan data tersebut.

"Yang paling penting DPT. Kalau administrasi tidak beres akan menimbulkan kecurigaan penyalahgunaan yang dapat menurunkan angka partisipasi dalam pemilu," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Assiddiqie dalam kunjungan ke Batam, Jumat (22/11).

Ia mengatakan kekisruhan DPT harus segera diselesaikan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu sehingga angka partisipasi masyarakat yang golput tidak terus meningkat. Jimly mengatakan jika masalah DPT tidak segera selesai tidak menutup kemungkinan angka partisipasi pemilu bakal semakin menurun.

Ia mengatakan pemilihan Gubernur di Sumatera Utara dengan angka partisipasinya hanya 48 persen menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu kian  menurun.

Kasus yang mendera kepala daerah, anggota legislatif, kasus Mahkamah Konstitusi, kata dia, semakin memperbesar ketidakpercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu.

"Tidak perlu saling salah menyalahkan antara KPU, Banwaslu, tapi hal itu harus segera diselesaikan," kata Jimly.

Kelemahan administrasi kependudukan dan kepemiluan menjadi hal yang terus menerus dibenahi agar pemilu yang diselenggarakan bisa lebih baik.

"DPT sudah diributkan sejak 2004. Saat ini DPT paling 'njlimet' semua terlibat untuk memperbaiki. Semoga ini akan lebih baik," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika