REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia masih menunggu klarifikasi resmi pemerintah Australia terkait informasi penyadapan terhadap pejabat tinggi di negeri ini, termasuk Presiden dan Ibu Negara, meski PM Abbot telah menyampaikan penyesalan mendalam terkait hal tersebut.
Julian mengatakan saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu klarifikasi resmi sambil menunda sejumlah kerja sama di beberapa bidang terkait penyadapan yang terjadi tahun 2009 itu.
"Kami sementara dalam posisi menunggu respon atau surat ya. Karena bagaimanapun dalam pandangan kami, surat resmi merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang lazim.
Jadi presiden telah kirim surat sebagai ekspresi terhadap apa yang beliau rasakan selama ini, tentu mewakili Indonesia, kepada pemerintah Australia, dalam hal ini Perdana Menteri Tony Abbott. Kita tunggu jawabannya," katanya.
Julian mengatakan, sejumlah kerja sama yang telah dan juga mungkin akan direncanakan, akan direview.
"Sejumlah kerja sama ya, jadi tidak seluruhnya. Dan yang pasti bahwa utamanya adalah yang berkaitan dengan isu-isu intelijen atau saling tukar info dan juga tentu dalam isu keamanan atau security issue," katanya.
Sementara mengenai peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh Australia, Julian enggan menanggapi. Ia hanya mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan agar warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di Australia diharapkan tenang menyikapi hal ini.
"Sebagaimana pesan dalam pernyataan bapak presiden kemarin disampaikan bahwa kepada seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di Australia maupun di Jakarta untuk tetap tenang, bisa menjaga diri dan waspada terhadap situasi-situasi yang memang tidak kita inginkan. Dan kami kira ini sudah disikapi oleh warga negara Indonesia. Mengenai travel warning saya tidak berkomentar itu. Itu bukan urusan kami, silakan ditanyakan kepada mereka yang mengeluarkan travel warning," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
