REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengakui dirinya lebih memilih langsung menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Alasannya karena dengan penerapan jalan berbayar ini akan menambah pemasukan bagi Pemprov DKI Jakarta. Rencananya penerapan ERP dimulai awal tahun depan.

"Kelihatannya langsung ke ERP, tidak melalui transisi. Tapi ini masih hitung kesiapan sebelum dilakukan. Karena ERP memang sudah siap, serta kalau dengan ERP Pemprov dapat income. Kalau ganjil-genap tidak ada income-nya," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, seperti dilansir situs beritajakarta.

Kendati demikian, dirinya belum bisa mengetahui dengan penerapan ERP akan menambah income berapa banyak. Karena semuanya masih dalam tahap kalkulasi. "Belum tahu akan mendapat pemasukan berapa banyak dari diterapkannya ERP ini. Karena semua masih proses penghitungan, " ungkapnya. 

Diakui Jokowi, saat ini pihak terkait masih melakukan persiapan. Untuk tahap awal dilakukan dengan cara manual. Karena untuk yang elektronik masih dalam proses pembahasan lebih lanjut. "Kita ini masih proses kalkulasi. Kita memang mau memakan ERP manual, tapi masih proses," ujarnya.

Untuk waktu tepatnya penerapan ERP, Jokowi juga belum bisa memastikan. Dirinya berharap jika semua proses persiapan selesai maka akan langsung diterapkan. Namun diharapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi ini bisa diterapkan awal tahun. "Kalau siap tidak perlu tunggu Januari, Desember saja bisa mulai. Tapi persiapannya kan tidak gampang, targetnya kita ingin awal tahun lah. Saya tidak bilang Januari, tapi awal tahun," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika