REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden ke-10, Jusuf Kalla, mengatakan Australia tidak mungkin meminta maaf atas perbuatan mereka melakukan penyadapan terhadap Indonesia.

"Pemerintah Australia sepertinya tak mungkin minta maaf. Itu kan ilegal. Kalau mereka minta maaf, mereka berarti mengakui," tulis tokoh yang akrab disapa JK dalam akun Twitter pribadinya @Pak_JK sebagaimana dipantau Antara di Jakarta pada Selasa.

JK menilai tindakan Australia menyadap Indonesia tidak etis dan ilegal. "Cara-cara Australia menyadap Indonesia sangat tidak etis, itu ilegal. Sebagai dua negara sahabat, harusnya mereka menghormati Indonesia," tulis JK yang juga menjadi salah satu target penyadapan oleh Australia tersebut.

Dalam unggahan kicauan selanjutnya, JK menyarankan pemerintah Indonesia untuk melakukan protes kepada Australia atas kasus penyadapan tersebut.

JK juga menyatakan apresiasinya atas langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memutuskan untuk memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia terkait masalah penyadapan itu.

"Kita mengapresiasi langkah Presiden SBY yang memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia terkait penyadapan," tulisnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika