REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar soal penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri membuat Presiden angkat suara. Lewat akun twitternya, ia mengunggah pernyataan resminya terkait persoalan tersebut. Ia pun tak segan mengungkapkan rasa kecewa dan marahnya karena Australia tidak menganggap serius soal penyadapan.
"Saya juga menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah," katanya seperti diunggah ke akun twitternya Senin malam (18/11).
Ia menegaskan sejak ada informasi penyadapan AS dan Australia terhadap banyak negara, termasuk Indonesia, pemerintah sudah protes keras. Menlu dan jajaran pemerintah juga lakukan langkah diplomasi yang efektif, sambil meminta penjelasan dan klarifikasi dari AS dan Australia
Sayangnya, hal tersebut tidak ditanggapi serius. Hingga akhirnya muncul kabar yang lebih merinci adanya penyadapan Australia terhadap Indonesia dari media Australia dan Inggris dengan berdasarkan informasi Snowden. Pemerintah Indonesia pun kembali protes keras.
"Hari ini, saya instruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil ke Jakarta Dubes RI untuk Australia. Ini langkah diplomasi yang tegas," katanya.
Indonesia, lanjutnya, juga masih minta Australia berikan jawaban yang resmi dan bisa dipahami masyarakat luas atas penyadapan terhadap Indonesia. Tak hanya itu, Presiden SBY pun menegaskan akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral. Karena, tindakan kedua negara yakni Australia dan Amerika Serikat dianggap telah menyakiti persahabatan dengan Indonesia.
"Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu. Tindakan AS dan Australia sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia, sesama negara demokrasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika