REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, melakukan koordinasi dengan Pemprov Jabar, kepolisian, kejaksaan dan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan masalah aset.
Sebab, menurut Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, hingga saat ini aset Pemkot Bandung masih banyak yang belum tersertifikasi. Yang sudah memiliki sertifikat, hanya 10 persen saja.
Jadi, sekitar 90 persen aset bidang yang dimiliki Pemkot Bandung tidak bersertifikat. Jadi, sebagian aset tersebut hilang karena dikuasai oleh pihak ketiga.
"Dari 100 persen aset baru 10 persen aset yang tersertifikasi ini sangat rendah," ujar Ridwan Kamil kepada wartawan usai menghadiri rapat pimpinan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/11).
Untuk memperbaharuinya, ia mengatakan, Pemkot Bandung menyusun tim di level gubernur hingga level kebawah. Pemkot Bandung juga, akan berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI dan Kejaksaan untuk mengamankan aset tersebut.
"Kami bertekad dalam sekian tahun sertifikasi sudah 100 persen. Takutnya ada beberapa orang mengelabui dijadikan aset pihak ketiga," kata Ridwan.
Ridwan mengaku heran, karena banyak aset yang hilang tanpa penyebab. Selain itu, banyak aset juga dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak bayar sewa. "Jadi banyak kerugian di level Pemkot Bandung," katanya.
Ridwan mengatakan, Pemkot Bandung akan menyusun tim dari Kejaksaan, Kepolisian ataupun TNI. Tim tersebut, akan bekerja lebih fokus selesaikan masalah aset.
Ia berjanji, akan menyelesaikan masalah aset yang tidak bersertifikasi selama 2 tahun kedepan. Karena, tim tersebut bisa mempermudah Pemkot Bandung.
Ridwan menduga, hilangnya aset Pemkot Bandung tersebut karena permainan di internal Pemkot Bandung. Pasalnya, Pemkot Bandung selama ini belum mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Jangan-jangan ada permainan juga di level internal selama ini. Hampir semua dinas mempunyai aset-aset diketahui tidak masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah). Bandung kalau asetnya diperbaiki insya allah kami bisa WTP," kata Ridwan.
Selama ini, ia mengatakan, Pemkot Bandung tidak meraih WTP karena asetnya berantakan. Oleh sebab itu, Ia akan bekerja keras untuk menertibkan aset. Walaupun, pihaknya harus berhadapan dengan pihak ketiga. Misalnya, aset tanah di Kiaracondong sewanya sudah beres tapi belum pindah-pindah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika