REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Program jaminan kesehatan nasional (JKN) akan serempak ditetapkan mulai 1 Januari 2014. Pemerintah Kota Bekasi optimistis dapat menjalankan program pemerintah pusat tersebut secara optimal.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjelaskan kepada rekan media Bekasi, Senin (18/11), Pemerintah Kota Bekasi sepenuhnya akan menjalankan program amanat UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.
Menurut dia, program JKN ini sudah lebih dahulu dilakukan pemerintah daerah melalui program jaminan kesehatan daerah (jamkesda), dalam rangka pelayanan kepada masyarakat tidak mampu di Kota Bekasi.
Ia menjelaskan, ditakutkan program JKN ini akan menimbulkan permasalahan, khususnya dalam pelayanan pada rumah sakit swasta.
"Ditakutkan ada masalah nanti ketika penerimaan pasien pada rumah sakit swasta yang akan membludak. Nanti bisa saja rumah sakit swasta ini bisa bangkrut. Harusnya hal ini bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, (Kadinkes) Kota Bekasi, Anne Nur Chandrani menjelaskan, sejauh ini program dari BPJS ini dipastikan akan berjalan optimal di Kota Bekasi.
Menurut dia, sejauh ini tercatat ada sekitar 383.473 peserta jamkesda. Nantinya, bagi warga Kota Bekasi yang belum mendaftarkan diri dalam program JKN ini bisa segera mendaftar.
"Warga yang secara otomatis masuk menjadi peserta JKN adalah mereka yang selama ini tercakup dalam layanan Askes PNS dan TNI/ Polri, Jamsostek, Jamkesmas dan Jamkesda," jelasnya.
Sementara itu, sambungnya, yang tidak ikut dalam layanan asuransi tersebut, tidak secara otomatis akan ter-cover dalam JKN.
Ia menegaskan, sudah ada 31 puskesmas dan 10 rumah sakit yang bekerja sama dalam pelaksanaan JKN ini. Anne mengatakan, pihaknya khawatir timbul kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai program JKN.
Sebab, tidak sedikit di antara masyarakat yang mengasumsikan program JKN secara otomatis mencakup seluruh warga negara.
"Karenanya kami meminta agar warga yang belum ter-cover asuransi, terutama masyarakat kelompok risiko tinggi, segera mendaftar menjadi peserta JKN," tuturnya.
Dia menegaskan, pihak Dinkes hanya bertuga sebagai penyedia layanan saja. Namun, sepenuhnya JKN ini merupakan program Askes.
Nantinya, Anne menambahkan, Dinkes bersama pihak eksekutif dan legislatif akan menjalankan program JKN ini terutama di Kota Bekasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika