REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tahun ini tengah merancang sistem pendidikan tanpa pungutan dari Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah (SMA/SMK).
Bahkan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut di 2014 mendatang.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori mengatakan, saat ini pihaknya memang tengah menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk mengkafer dana bagi pelaksanaan pendidikan tanpa pengutan di Kota Yogyakarta.
"Kita baru susun, program ini baru akan diberlakukan 2014 mendatangt," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan, pungutan sekolah masih berlaku hingga akhir 2013. Pihaknya tengah menyiapkan sosialisasi ke sekolah terkait program tersebut.
Program tersebut lanjut dia, tahap awal akan diberlakukan bagi siswa penduduk Kota Yogyakarta terlebih dahulu yang bersekolah di sekolah negeri di Yogyakarta.
Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, M Fauzan mengatakan, program sekolah tanpa pungutan dari tingkat PAUD hingga SMA di Kota Yogyakarta merupakan kesepatan antara Pemkot setempat dengan DPRD.
Oleh sebab itu, ia menambahkan kata dia, Pemkot seharusnya segera melakukan sosialisasi sekolah bebas pungutan tersebut. "Baik itu biaya operasional berupa SPP maupun dana investasi, semuanya tidak boleh dipungut," katanya.
Diakuinya, selama ini, program pendidikan gratis baru menyentuh hingga level SMP. Oleh karena itu pihaknya tengah memetakan kebutuhan anggaran pendidikan di jenjang SMA/SMK agar dapat dimasukkan dalam APBD 2014.
Hanya saja, sebagai langkah awal, program tersebut baru diperuntukkan bagi warga kota yang bersekolah di sekolah negeri. Dari perhitungan awal, biaya operasional jenjang SMA mencapai Rp 15,9 miliar dan SMK Rp 8,8 miliar. Sedangkan dana investasi SMA sekitar Rp 5,05 miliar dan SMK Rp 4,9 miliar.
Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan mencapai Rp 34,802 miliar. Jumlah tersebut diasumsikan dengan 5.740 warga kota bersekolah di SMA dan 4.500 siswa di SMK.
"Kami tidak mau mendengar lagi ada keluhan siswa yang masih dibebankan pungutan. Jika ada keluhan, maka sekolah yang bersangkutan akan kami panggil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika