REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengeledahan rumah Anas Urbaningrum oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai mantan Ketua Umum Demokrat itu  terkesan dipaksakan.

Ia menengarai ada unsur politis. ''Saya siap mengikuti proses hukum tidak ada dendam tidak ada keinginan menyerang siapa pun. Saya ingin keadilan, dan proses hukum yang fair, justru ingin secepatnya berjalan, biar terang benderang,'' ujar Anas Urbaningrum saat dihubungi Republika, melalui HP teman pengurus PPI, Sri Mulyono, Selasa (12/11).

Dalam percakapan melalui telepon, Anas  mengaku sedang menemani penyidik KPK yang masih menggeledah rumahnya di di Jalan Teluk Langsa Blok C4 No 7, Kavling Angkatan Laut, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Menurut Anas, KPK juga dinilai terkesan menuruti kemauan dan desakan para politisi Demokrat untuk segera memproses hukum kasus dugaan korupsi dalam  proyek Hambalang. Indikasi itu, katanya dengan menjadikan tersangka Machfud Suroso sebagai pintu masuk keterlibatan sang istri, Athiyyah Laila.

''Saya minta semua yang terindikasi harus diproses dengan fair, juga yang menyangkut keterlibatan orang-orang istana," ujarnya. "Anehnya KPK menganggap itu tidak penting, cenderung diabaikan. Tapi menyangkut saya KPK begitu bersemangat dengan cepat melakukan tindakan, walaupun tidak ada buktinya," kata Anas lagi.

Ia meyakini KPK tidak menemukan bukti keterlibatannya. "Sepertinya saya sudah dijadikan target utama,'' kata Anas.

Anas mencontohkan ketika keberadaan saksi kunci Sylvia Soleha atau yang akrab disapa Bu Pur tidak diketahui atau menghilang, wanita yang juga Kepala Rumah Tangga kediamanan pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas tidak pernah diperiksa KPK.

Padahal istri dari Kepala Rumah Tangga Cikeas, Kombes Purnomo D Rahardjo ini menurut dia sangat berperan mempertemukan pimpinan proyek Hambalang dengan sejumlah vendor. ''Anehnya KPK tidak melakukan pencegahan dan pencekalan untuk tidak pergi ke luar negeri,'' terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika