REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Arief Wibowo mengatakan, 10,4 juta Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah cenderung fiktif berdasarkan pencocokan data yang dilakukan partai tersebut.
"Setelah KPU menetapkan 10,4 juta DPT belum lengkap Nomor Induk Kependudukan pada tanggal 4 November lalu, kami langsung mencocokkan data hingga sampai tingkat kelurahan. Hasilnya 10,4 juta itu cenderung fiktif," kata Arief di ruangan Fraksi PDI Perjuangan, Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Dia mencontohkan di Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ada 2.000 DPT bermasalah. Dari jumlah tersebut menurut dia berdasarkan pemantauan langsung partainya, ada 15 DPT fiktif atau tidak ada orangnya. "Dalam pengecekan yang masih berjalan itu ditemukan ada 15 DPT tidak ada orangnya atau fiktif," ujarnya.
Selain itu dia mencontohkan di Kelurahan Regol Kecamatan Taman Sari Kota Bandung terdapat 700 DPT bermasalah dan 10 diantaranya fiktif. Karena itu dirinya meragukan 10,4 juta DPT tersebut tidak fiktif seperti yang diklaim KPU. "Tugas KPU untuk memastikan agar DPT beres semuanya agar tidak ada data fiktif," tegasnya.
Dia menegaskan DPT untuk Pemilu Legislatif harus beres saat ini karena digunakan untuk Pemilu Presiden.
Arief juga meminta Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan parpol menyandingkan data DPT masing-masing. Hal itu menurut dia untuk menyamakan data masing-masing institusi secara akurat."Selama ini tidak ada penyandingan di Komosi II DPR terkait DPT," ujarnya.
KPU dalam Rapat Pleno Terbuka pada Senin (4/11) akhirnya menetapkan DPT Pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih untuk dalam negeri yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan.
Jumlah itu terdapat di 33 Provinsi, 497 Kabupaten/ Kota, 6.980 Kecamatan, 81.034 Desa/Kelurahan, dan 545.778 Tempat Pemungutan Suara. Sedangkan DPT untuk pemilih di luar negeri sebanyak 2.010.280 orang di 130 negara dengan 873 TPS.
Penetapan DPT itu diambil setelah KPU mendengarkan masukan berbagai pihak seperti Bawaslu, perwakilan parpol dan data terkini dari KPUD di seluruh wilayah Indonesia.
Namun masih ada 10,4 juta DPT bermasalah yang belum lengkap Nomor Induk Kependudukan. Dalam kaitan itu KPU akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait NIK tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika