REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Daerah Partai Golkar Kota Padang berharap, DPP Golkar memperhatikan usul Dewan Pertimbangan untuk melibatkan DPD II dalam forum rapat pimpinan nasional.
Sebab, kunci kemenangan partai ada di tangan pengurus daerah. Bukan pengurus pusat. “Saya setuju dengan usulan itu karena kita ini ada di akar rumput,” kata Ketua DPD II Golkar Padang, Wahyu Irama Putera ketika dihubungi ROL, Selasa (12/11).
Wahyu percaya kemenangan partai hanya bisa diraih lewat komunikasi yang baik antara pengurus pusat dan daerah. Menurutnya semakin sering pengurus daerah bertemu dengan pengurus pusat hal itu semakin baik bagi Partai Golkar. “Semakin sering kumpul bersama akan semakin kuat,” ujarnya.
Keinginan DPD II Padang mengikuti rapimnas bukan untuk menggoyang pencapresan Aburizal Bakrie (Ical). Wahyu menegaskan keinginan mengikuti rapimnas murni karena ingin menguatkan soliditas dan menjaga kebesaran partai.
“Kami tidak mempunyai tujuan lain. Saya rasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” katanya.
Wahyu berkata, DPD II Padang menghormati keputusan partai mencapreskan Ical. Tetapi ia mengingatkan partai tidak antiterhadap kritik yang dialamatkan kepada Ical.
Sebab, menurutnya, kritik itulah yang justru akan menjadi masukan sekaligus modal kekuatan Partai Golkar memenangkan pemilu 2014. “Perbedaan internal itu hal biasa. Kebijakan partai kita hormati,” katanya.
Sikap enggan DPP melibatkan DPD II di forum rapimnas patut dipertanyakan. Hal ini karena menurutnya tidak ada alasan bagi DPP untuk khawatir. Wahyu mengatakan, semakin DPP menghindari DPD II maka Golkar akan semakin jauh dari kemenangan.
"Kalau DPP ragu terhadap loyalitas DPD II berarti ada yang perlu dipertanyakan. Kita jarang berkomunikasi makanya saling mencurigai. Padahal usulan kami bisa menjadi pembahasan yang memperkuat partai,” ujarnya.
Wahyu tidak yakin suara Golkar akan optimal apabila DPP tidak melibatkan DPD II di Rapimnas. Karena menurutnya DPP perlu mendengar masukan dan saran dari DPD II untuk menentukan strategi pemenangan partai.
Tanpa pelibatan DPD II, Wahyu tak yakin para pengurus daerah akan bekerja optimal. “Soal elektabilitas di lapangan yang tahu itu kami. Jangan samakan antara daerah satu dengan daerah lain. Padang dan Tanjung Karang itu beda meski sama-sama di Sumatra Barat,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika