REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan perbaikan daftar pemilih tetap Tetap (DPT) dijadwalkan) berdasar rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga 4 Desember 2013. Sosialisasi dilakukan meski diprediksi masih terdapat 10.4 juta pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah yang tersebar di seluruh Indonesia.
KPU telah mulai melakukan verifikasi ulang ke lapangan atas data pemilih bermasalah tersebut. Hanya saja di tengah masa perbaikan DPT, komisioner KPU juga melakukan kunjungan ke luar negeri.
Setidaknya 10 kota di negara di dunia dikunjungi komisioner hingga 21 November nanti, yakni Sidney (Australia), Los Angeles (Amerika Serikat), Meksiko, Madrid (Spanyol), Moskow (Rusia), Rabat (Maroko), Bangkok (Thailand), Tokyo (Jepang), dan Kenya.
Pembagian kerja dilakukan berotasi antara tujuh komisioner.Kunjungan dilakukan mulai 6 November hingga 21 November nanti di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tersebut dengan estimasi dua hari kunjungan di setiap negara.
"Ini bimbingan teknis , kami ini ada kerja sosialisasi kepada PPLN (Panitia Kerja Pemilu di Luar Negeri) di luar negeri," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di kantor KPU, Jakarta, Senin (11/11).
Menurut dia, masa kerja PPLN di luar negeri sebagian besar akan segera berakhir bulan ini dan baru diangkat kembali Desember nanti. Karena KPU menurutnya harus memanfaatkan waktu untuk menyosialisasikan tahapan pemilu setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) selesai.
Pemilihan 10 kota di 10 negara tersebut, menurut Hadar berdasarkan pertimbangan kesiapan tuan rumah. Dan akses transportasi yang mudah dijangkau oleh PPLN di negara tersebut.
Meski Migran Care pernah mengungkap DPTLN bermasalah tersebar di daerah migran yang banyak dihuni Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan. Menanggapi itu, Hadar menyatakan negara-negara tersebut telah dikunjungi sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika